Sedangkan, Herry menyebut setiap tahunnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling tidak hanya mampu disalurkan kepada 220.000 unit perumahan. Angka ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambahan populasi setiap tahunnya yang tembus 740.000 orang.
"Lalu bagaimana tahun 2045? Mau tidak mau jumlahnya harus kita tingkatkan, itungan saya itu 1,5 juta (unit rumah) setiap tahun, kalo 1,5 juta berapa (anggaran) yang harus kita sediakan," tuturnya.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mendorong kepada swasta maupun BUMN untuk mempercepat mengatasi backlog. Baik dari sisi penguatan suplai maupun kemudahan akses pembiayaan perumahan kepada masyarakat.
"Terhadap backlog ini harus dilakukan segala cara, dalam arti gimana kita scale up programnya, gimana skema nanti bisa memberikan leverage yang lebih besar, masih terus digodog, terutama bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," ucapnya.