JAKARTA, iNews.id - Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Marwan Riyandi menuturkan, pemerintah akan menyiapkan setidaknya Rp2 triliun setiap tahunnya yang khusus digelontorkan untuk proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di IKN.
Pengucuran dana tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjamin proses pemindahan ibu kota negara. Nilai tersebut dikatakan Marwan setara dengan 0,10-0,15 persen dari GDP Indonesia setiap tahunnya sekitar Rp2.000 triliun.
"Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan, menjamin pembayaran KPBU untuk IKN adalah 0,1 persen dari GDP sampai dengan tahuh 2030. Setelah tahun 2030, 0,15 persen dari GDP itu dukungan pemerintah untuk proyek KPBU," ujar Marwan dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
"Artinya ketika GDP kita sebesar Rp2.000 triliun, maka apabila kita hitung sekitar Rp2 triliun dukungan pemerintah per tahun yang bisa dikucurkan untuk membangun IKN," tuturnya.
Selain KPBU, Marwan membeberkan beberapa skema investasi yang ditawarkan oleh Otorita IKN seperti Business to Business yang merupakan skema kerja sama antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya, dalam hal ini badan usaha swasta dengan Badan Usaha Otorita.
Selain itu, investasi langsung yang nerupakan skema investasi yang mana badan usaha melakukan penanaman modal secara langsung untuk melaksanakan pembangunan.