JAKARTA, iNews.id - Bank Dunia mengeluarkan laporan baru berjudul East Asia and The Pacific Economic Update October 2022. Dalam laporan itu, berdasarkan hitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022, warga miskin Indonesia bertambah sebanyak 13 juta orang.
Mengenai hal itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan selalu mengkaji ulang nilai ambang batas garis kemiskinan sesuai dengan kondisi terbaru.
"Indonesia selalu me-review kembali, jadi bukan hanya karena World Bank. Yang ditetapkan World Bank mungkin jadi faktor untuk menentukan garis kemiskinan di berapa," kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).
Kendati demikian, Kemenkeu tidak bisa memutuskan sendiri. Pasalnya, dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait lain untuk memperkuat data angka kemiskinan terbaru.
"Saat ini belum (ditetapkan), itu akan jadi bahan evaluasi. Tentunya perlu rapat kabinet. Bukan menteri keuangan, menteri sosial sendiri, perlu di kabinet tetapkan berapa batas kemiskinan," ujarnya.