BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerima peralihan pengelolaan kawasan Jalan Cihampelas dari Pemerintah Kota Bandung. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Balai Kota Bandung, Rabu (29/7/2026).
Langkah ini menjadi titik awal penataan kembali Teras Cihampelas untuk mengembalikan 'muruah'-nya sebagai pusat industri kreatif, fesyen, dan destinasi wisata unggulan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kolaborasi erat antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung terus menghasilkan langkah konkret dalam menuntaskan persoalan perkotaan. Dia menegaskan, peran Pemprov kini tidak lagi sebatas mengurus kebijakan administratif, tetapi juga turun langsung menangani urusan teknis pembangunan di lapangan.
"Provinsi Jabar saat ini tidak lagi sekadar mengurusi administrasi, tetapi juga hal teknis. Barangkali ini pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah provinsi membangun trotoar dan taman. Fokus penataan seperti ini diperuntukkan bagi kawasan pusat perkotaan, sementara untuk wilayah pedesaan kami fokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan," ujar KDM, sapaan akrab Gubernur usai penandatanganan BAST.
Pascapenyerahan ini, Pemprov Jabar akan bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi sebagai landasan dimulainya penataan fisik. Gubernur KDM berharap, Cihampelas dapat kembali berjaya sebagai ikon Kota Bandung yang memiliki daya tarik global.
"Setelah Teras Cihampelas diserahkan ke Pemprov, selanjutnya kami langsung melakukan penataan administrasi untuk membenahi Cihampelas. Tujuannya agar kawasan ini kembali seperti dulu; menjadi pusat industri kreatif, barometer mode, serta pusat kunjungan warga dari berbagai daerah, termasuk wisatawan mancanegara," tuturnya.
Keberadaan Teras Cihampelas yang baru nantinya diharapkan akan bersinergi dengan beroperasinya kembali layanan penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Gubernur KDM optimistis hal ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan asing, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.