Di tengah kondisi sulit, dia mengakui, pemerintah tidak memberikan keringanan biaya melalui relaksasi pajak maupun pembayaran lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga PDAM. Karena itu, dia berharap agar pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota bisa memberikan keringanan pajak dan beban lainnya kepada hotel dan restoran.
"Jadi sekarang sudah sangat berat sekali, kita ke pemerintah mengimbau kewajiban-kewajiban ini seperti energi PLN, PDAM, BPJS, kemudian pajak. Kalau bisa ada penangguhan, syukur kalau dihilangkan sementara sampai Agustus. Ini karena bebannya berat sekali untuk operasionalnya, lebih tinggi bintangnya lebih berat operasionalnya," tutur dia.
Bila hal tersebut tidak dilakukan, dia khawatir bisnis perhotelan dan restoran akan makin berat. Apalagi beberapa pelaku perhotelan mulai mengeluhkan kehabisan tabungan imbas dampak perekonomian yang sudah terjadi lebih dari satu tahun lebih.
"Jangan sampai terbebani banyak hal lagi, seperti pajak, biaya energi tadi, BPJS, relaksasi bank," ucapnya.