JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat-obatan Tradisional Indonesia, Dwi Ranny Pertiwi Zarman menyebut, saat ini banyak pelaku usaha lokal, terutama di industri jamu yang lebih memilih berjualan barang mentah ketimbang jadi atau produk jamu.
Dwi menuturkan, hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama skala kecil yang banyak belum memahami peta regulasi dan banyaknya perizinan dari Pemerintah Indonesia yang dibebankan kepada pelaku usaha. Alhasil, pelaku usaha enggan untuk mengurus rumitnya administrasi tersebut dan memilih jual produk mentah karena cenderung memerlukan izin yang lebih sedikit.
Dwi mencontohkan, apabila menjual produk mentah atau bahan baku pembuatan jamu saja, itu tidak memerlukan izin dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), sedangkan ketika bahan baku tersebut masuk dalam kemasan, maka pelaku industri harus mengantongi izin tambahan, seperti BPOM, label halal, dan lainnya.
"Untuk penjualan bahan baku jamu ekspor itu luar biasa permintaan, itu banyak dan lebih mudah (dilakukan pelaku usaha) karena tidak perlu izin Badan POM, beda dengan produk jadi," ujar Dwi dalam acara Market Review IDXChannel, Rabu (27/9/2023).
Oleh sebab itu, Dwi berharap kepada pemerintah agar membentuk satu badan khusus yang nantinya fokus untuk pengembangan industri jamu di tanah air. Sebab menurutnya, saat ini produk jamu menjadi minuman tradisional yang khas dari Indonesia.
Permintaan di pasar internasional cukup menjanjikan. Namun, para pelaku usaha di dalam Negeri ini masih terbentur oleh regulasi sehingga sulit untuk berkembang.
"Badan POM hanya mengawasi, Kementerian Lertanian dan lain sebagainya itu terpisah (tugasnya) ketika ingin merangkul semua, dan mau mencapai target yang di inginkan itu harus ada yang fokus," kata dia.