Dia memastikan, pihaknya akan memberi rincian anggaran dan peta jalan program kelistrikan di daerah 3T hingga 2024 kepada DPR. Termasuk desa-desa yang menjadi prioritas BUMN kelistrikan ini.
"Jadi kami akan memberikan jawaban tertulis agar nanti bisa dipahami seperti apa, bukan hanya pemetaannya saja, tetapi kuantifikasi dan nanti juga bisa dipelajari bagaimana program ini dikorelasikan dengan dapil (daerah pemilihan) dari masing-masing bapak ibu di Komisi VI," tuturnya.
PLN sebelumnya menyampaikan ada 4.400 desa di daerah 3T yang belum mendapatkan akses listrik. Menurutnya, PMN Rp10 triliun yang diajukan PLN untuk tahun depan sangat membantu Perseroan memasifkan pembangunan infrastruktur listrik di kawasan tersebut.
PMN Rp10 triliun akan dialokasikan untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT), khususnya infrastruktur PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTM senilai Rp1,74 triliun.
Sedangkan, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Lalu, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambungkan pelanggan mencapai Rp4,48 triliun.