Dudy menyebut salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menghadirkan program mudik gratis pada Lebaran 2025 ini yaitu dengan mengajak BUMN dan pihak swasta. Dia menuturkan badan usaha yang ingin berpartisipasi akan dikoordinasikan oleh Kemenhub.
"Kita akan mendorong pihak swasta atau BUMN kalau anggaran (Kemenhub) tidak ada untuk menyelenggarakan mudik gratis karena selama ini kita melihat belum terkoordinir. Sehingga ada satu orang misalnya reservasi ke banyak penyelenggara mudik gratis," kata dia.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp306,69 triliun.
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00," bunyi Inpres yang dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).
Inpres ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengefisiensi anggaran belanja.
Efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.