Dudy pun berharap program mudik gratis terus dijalankan baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Dia menilai program ini membantu petugas lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
"Ke depan kita mencoba mengoordinasikan penyelenggaraan mudik gratis, sehingga bisa mengatur flow-nya, kapan mereka akan berangkat dan kapan mereka akan kembali," tutur dia.
Dudy menyebut salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menghadirkan program mudik gratis pada Lebaran 2025 ini yaitu dengan mengajak BUMN dan pihak swasta. Dia menuturkan badan usaha yang ingin berpartisipasi akan dikoordinasikan oleh Kemenhub.
"Kita akan mendorong pihak swasta atau BUMN kalau anggaran (Kemenhub) tidak ada untuk menyelenggarakan mudik gratis karena selama ini kita melihat belum terkoordinir. Sehingga ada satu orang misalnya reservasi ke banyak penyelenggara mudik gratis," kata dia.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp306,69 triliun.