Hal itu, antara lain disebabkan masih banyak usaha mikro yang belum bisa mengakses pembiayaan formal melalui perbankan.
"Kita usahakan akses pembiayaan kredit perbankan usaha mikro bisa ditingkatkan. Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo setuju, hingga 2024 porsi kredit perbankan untuk UMKM bisa lebih dari 30 persen," kata Teten.
Menurut dia, KemenkopUKM juga akan mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, yang dinilai masih belum cukup untuk mendorong UMKM naik kelas.
Teten memaparkan, UMKM hampir kosong porsinya atau masih sedikit sekali yang mengakses pembiayaan ke perbankan. Hal ini akan berbahaya karena UMKM tersebut tidak akan produktif. Padahal, UMKM yang produktif menjadi handicap untuk mendorong Indonesia masuk sebagai negara maju.
"Selain akses perbankan yang masih minim, kapasitas usaha mereka juga tidak berkembang, dan produk mereka tidak punya daya saing. Dua isu ini yang perlu disikapi bersama-sama," ungkap Teten.