JAKARTA, iNews.id - Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani tak terima karena data rekeningnya diungkap saat proses persidangan. Ia merasa privasinya telah dilanggar.
Merespons hal itu, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan bahwa bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum. Termasuk, jika nasabah sedang tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Yunus menjelaskan, hal itu berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dalam aturan itu, penegak hukum dapat meminta informasi terkait rekening nasabah kepada bank dalam mengusut kasus tindak pidana.
"Bank berhak memberikan informasi terkait nasabah kepada aparat penegak hukum, karena filosofinya adalah ada kepentingan umum yang lebih besar, yaitu penegakan hukum, yang harus didahulukan di atas kepentingan nasabah selaku individu," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).
Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa Pasal 72 ayat (2) UU TPPU secara eksplisit mengecualikan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang oleh penegak hukum.