Otoritas itu juga mempertimbangkan untuk membuat perizinan bagi pemilik properti untuk mengiklankan atau memasarkan unitnya yang disewakan.
Adapun tanggung jawab yang diatur nantinya termasuk pajak terkait yang diperoleh atas aktivitas bisnis Airbnb di Singapura sekaligus memfasilitasi pengumpulan pajak dari pemillik properti.
Sejumlah kriteria pun tengah didiskusikan tentang syarat minimal jenis properti yan bisa disewakan, termasuk area properti itu berdiri. Publik bisa memberikan masukan hingga 31 Mei 2018.