Soal Kenaikan Tarif Ojol, MTI: Bukan Kewenangan Kemenhub

Heri Purnomo
Ojek online yang menjadi alternatif alat transportasi masyarakat ternyata tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bermewang menetapkan tarif ojek online (ojol). 

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, ojol bukan merupakan moda transportasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, Kemehub tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan kenaikan tarif ojol.

"Ojek tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kemenhub tidak memiliki kewenangan menetapkan tarif," kata Djoko melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (31/8/2022). 

Djoko menjelaskan, dalam peraturan mengenai ojek online, Kemenhub hanya dapat membantu membuat aplikasi operasional ojek online. Selebihnya diserahkan kepada pemerintah daerah. 

"Selanjutnya, aplikasi tersebut diserahkan ke daerah untuk dijalankan masing-masing daerah," tutur Djoko. 

Editor : Jeanny Aipassa
Artikel Terkait
2 hari lalu

Studi Kelayakan Proyek MRT Lebak Bulus-Serpong Rampung, Kapan Mulai Dibangun?

5 hari lalu

Jelang Nataru, 2 Kapal Penumpang Tak Diizinkan Berlayar usai Diperiksa di Kepulauan Riau

6 hari lalu

Kemenhub Prediksi 127 Juta Orang Bepergian ke Luar Kota selama Masa Nataru, Setara 44 Persen Penduduk RI

9 hari lalu

Pemerintah Gelontorkan Rp883,4 Miliar untuk Diskon Tiket Pesawat hingga Kereta saat Nataru

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal