Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN mendapat dana cadangan investasi Rp5,7 triliun dari Kemenkeu. (Foto: SINDO)
Suparjo Ramalan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dana cadangan investasi untuk BUMN sebesar Rp5,7 triliun. Namun Kementerian BUMN belum menetapkan skema penggunaan dana cadangan investasi tersebut secara detail. 

Kendati demikian, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dana itu kemungkinan akan digunakan perusahaan pelat merah untuk menjalankan penugasan pemerintah maupun merealisasikan sejumlah proyek strategis.

"Ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp5,7 triliun, jadi totalnya Rp47 triliun (termasuk PMN Rp41,31 triliun), Rp5,7 triliun ini terus terang kami belum mendapat detail penggunaannya untuk apa saja, tapi bisa juga untuk keperluan yang tadi saya jabarkan," kata dia saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022). 

Penggunaan dana cadangan investasi itu karena Kemenkeu hanya menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp41,31 triliun. Padahal, PMN yang diajukan Kementerian BUMN mencapai Rp67,82 triliun.

"Jadi total yang kemarin disetujui (PMN) Rp41,31 triliun, tetapi kami juga mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan," ucapnya. 

Erick menyebut, PMN yang dialokasikan Kemenkeu masih kurang. Pasalnya, ada sejumlah program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN memerlukan pendanaan cukup besar. 

Selain itu, anggaran beberapa proyek strategis yang masih bersifat terbuka. Misalnya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dalam proses audit BPKP dan Komite KCJB lantaran adanya cost overrun atau pembengkakan biaya. Di samping itu, ada potensi kebutuhan PMN lainnya bagi BUMN yang masih mengalami dampak Covid-19, terutama di kluster pariwisata dan pendukung. 

"PMN ini masih kurang karena ada beberapa pos penugasan yang memerlukan PMN yang jumlahnya masih terbuka dan menunggu hasil komite KCJB, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, dan laporan BPKP terkait cost overrun KCJB," tutur Erick. 


Editor : Jujuk Ernawati

BERITA TERKAIT