Lebih lanjut, Faizal mengatakan, khusus pengadaan pengiriman surat suara pemilu tahun depan akan dibuat LKPP E-katalog Sektoral. Di mana, semua perusahaan yang mengikuti tender harus terdaftar dalam dokumen tersebut.
"Karena kami sudah masuk di E-katalog nasional, jadi saya pikir tidak akan sulit untuk memasukan ke E-katalog sektoral," tutur dia.
Pemerintah memang membentuk Project Management Office yang berisikan BUMN di sektor logistik, yakni Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Damri, PT Pelni, PT Pelindo, PT Angkasa Pura I dan Angkasa pura II, termasuk Perum PPD/Damri.
Meski sudah membentuk PMO, pemerintah merasa perlu adanya keterlibatan ekspedisi swasta. Alasannya mempercepat proses pengiriman surat suara pemilu 2024.
"Peran pihak ketiga dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta karena memang sangat ketat waktunya dan sangat banyak resources yang diperlukan," kata dia.