JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan siap menggugat Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi.
Terkait dengan agenda pengesahan UU Ciptaker, KSPI juga menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pusat Kementerian Ketenagakerjaan, pada Selasa (21/3/2023). Aksi tersebut menyerukan penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker, dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 terkait fleksibilitas jam kerja dan pemotongan upah 25 persen di industri tertentu berorientasi ekspor.
"Bersama organisasi buruh, KSPI menolak UU Cipta Kerja yang disahkan hari Ini, dan akan mengambil langkah hukum, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Kosntitusi setelah UU tersebut diberikan nomor," kata Said Iqbal saat konferensi pers saat melakukan demonstrasi di Kemnaker, Selasa (21/3/2023).
Dia mengatakan, KSPI akan mengajukan uji formil maupun materil terhadap UU CIpta Kerja. Pasalnya, penyusunan Perppu hingga pengesahannya menajdi UU Cipta Kerja kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
"Kami akan ke MK untuk melakukan uji formil maupun uji materil," ungkap Said Iqbal.