"Kalau pemerintah mau sedimentasi laut sehat yang dibereskkan itu bukan lautnya saja, tapi bereskan dulu daratnya yang mana menjadi sumber masalahnya. Jadi dengan demikian kalo pemerintah mau laut sehat ya di daratnya di benerin. Terutama di area tambang, jangan ada penghancuran, karena apapun yang ada di darat akan berdampak ke laut," ungkap Parid.
Dia mengatakan, PP tersebut ditujukan sebagai bisnis belaka, dan tidak ada komitmen dari pemerintah untuk menyehatkan laut di Indonesia.
"Jadi ini kepentingan bisnis, motif utamanya bisnis tapi kedoknya saintifik (lewat sedimentasi) dan kesehatan laut," kata Parid.