JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan pelonggaran larangan ekspor batu bara berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan membuka ekspor batu bara secara bertahap mulai rabu (12/1/2022). Padahal sebelumnya, pemerintah melarang ekspor batu bara selama Januari 2022.
Menurut Ketua YLKI, Tulus Abadi, larangan ekspor batu bara yang diterapkan pemerintah per 1 Januari hanya berlangsung sekejap mata dan tidak dituntaskan hingga akhir Januari.
Padahal keputusan itu dibuat untuk mengamankan stok dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk sejumlah pembangkit listrik.
Untung menilai, perubahan kebijakan yang baru berlangsung selama 11 hari tersebut, menunjukkan ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga pemerintah mulai melonggarkan larangan ekspor batu bara.