"Nyaris saja dua KPP ini dapat piza karena pencapaian mereka 99 persen," kata Robert.
Sementara itu, sebanyak 41 persen dari 341 KPP pencapaiannya dilaporkan berkisar 90 persen. Tercatat, 15 KPP capaiannya sebesar 95-98 persen dan 58 KPP 90-94,99 persen. Lalu, ada dua kantor wilayah per 2 Januari 2018 capaiannya 100 persen.
"Mereka yang di bawah 90 persen ini penyebabnya pembenahan dalam perbaikan data," tuturnya.
Kemenkeu sebelumnya menyatakan, penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (PPh migas) sepanjang 2017 terkumpul Rp1.145,59 triliun atau 89,74 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Rp1.283,6 triliun.
Angka tersebut merupakan data realisasi per 30 Desember 2017 sehingga belum menghitung tambahan penerimaan pajak sebesar Rp4 triliun pada hari terakhir. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir yang berada di kisaran 81-82 persen dari target sehingga membuat pemerintah harus banyak berutang untuk menutupi defisit anggaran.
“Kalau dibandingkan 2016, penerimaan pajak kita tumbuh 2,6 persen. Apabila menghilangkan faktor pengampunan pajak, maka pertumbuhan penerimaan pajak kita jauh lebih tinggi yaitu mencapai 12,6 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan PPh migas menopang pertumbuhan penerimaan pajak. Pasalnya, penerimaan PPh non-migas mencapai Rp595,3 triliun atau tumbuh negatif 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp630,1 triliun. Dia menyebut, pertumbuhan negatif tersebut disebabkan tingginya penerimaan amnesti pajak pada 2016.