JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) terus mendorong perusahaan non-bank menerbitkan surat berharga komersial (SBK) atau commercial paper) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.
Regulasi soal surat berharga komersial diatur dalam Peraturan BI No. 19/9/PBI/2017. Secara teknis, pedoman penerbitan juga sudah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/1/PADG/2018. Regulasi ini berlaku efektif 2 Januari 2018.
Pedoman ini mengatur secara rinci mengenai persyaratan pendaftaran penerbitan SBK bagi korporasi non-bank hingga pelaksanaan transaksi SBK di pasar sekunder oleh pelaku transaksi. Ada beberapa syarat yang diharus dipenuhi perusahaan sebagai penerbit (issuer) SBK.
Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Nanang Hendarsyah mengatakan, perusahaan yang boleh menerbitkan SBK adalah perusahaan swasta dan BUMN non-bank. Namun, perusahaan ini harus tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan terbuka.
"Karena dengan listed maka keterbukaan informasi perusahaan itu akan lebih baik karena sudah melalui proses legal dan financial, due diligence oleh berbagai pihak. Dan harus ada keterbukaan informasi, itu sangat penting bagi investor yang akan membeli," kata Nanang di kantornya, Jumat (13/4/2018).