BI fokus menyasar kartu debit karena penggunanya yang lebih besar dibandingkan uang elektronik. Selain itu, BI juga ingin membuat infrastruktur di industri perbankan makin efisien, terutama ATM dan mesin EDC (electronic data capture).
"Kita paham infrastruktur yang ada beragam dan tersegmentasi akhirnya banyak platform perlu biaya investasi banyak dikeluarkan. Banyak kartu, banyak EDC dan mesin ATM atau lebih 120.000, sementara EDC lebih 1,2 juta," kata dia.
Selain itu, sebelum adanya GPN, biaya yang dikenakan kepada merchant (merchant discount rate/MDR) relatif lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. MDR Indonesia sekitar 1,6 persen hingga 2,2 persen sedangkan regional ASEAN sekitar 0,2 persen hingga 1 persen.
"Lalu keamanan data belum bisa merdeka karena masih terselenggara di bank komersil," ucapnya.
GPN dioperasikan oleh tiga lembaga yaitu Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai lembaga standar kartu ATM/debet dan uang elektronik, lembaga switching mencakup Artajasa, Alto, dan Jalin, serta lembaga jasa keamanan nasabah, termasuk perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).