JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan adanya mudik yang dilakukan sebelum waktunya. Tercatat pada 21-23 Maret terjadi lonjakan penumpang bus dari Jabodetabek ke beberapa daerah.
Daerah tersebut, yaitu Jawa Tengah daerah Wonogiri, Purwokerto dan Solo dan didapati penumpang yang merupakan pekerja informal dari Jakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan, pemerintah masih menyiapkan payung hukum larangan mudik. Pasalnya, hingga saat ini hal tersebut masih bersifat imbauan. Adanya masyarakat yang mudik sebelum waktunya disinyalir merupakan dampak dari penurunan pendapatan pekerja informal di Jakarta akibat wabah corona.
“Menyikapi masyarakat yang curi start mudik ini kita harap ada respons aktif dari pemerintah daerah. Minimal orang yang datang tersebut dipantau dinas kesehatan setempat, apakah termasuk dalam status ODP atau PDP, kita tidak ingin virus corona makin menyebar di daerah melalui mereka yang mudik" ujar Budi pada konferensi pers via daring Jumat, (27/3/2020).
Pemerintah terus berusaha menahan masyarakat di wilayah zona merah virus corona agar tidak mudik. Untuk itu, Budi berharap dukungan dari warga setempat.
Pada level RT/RW misalnya, masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi dapat menjadi donatur untuk memberi bantuan berupa paket sembako bagi pekerja informal yang kehilangan pendapatan. Dengan gerakan tersebut dapat menjadi pertimbangan mereka agar tidak mudik.
Sebelumnya Pemerintah telah membatalkan program mudik gratis 2020, baik yang diselenggarakan oleh pihak BUMN, swasta, maupun perorangan. Adanya aturan larangan mudik bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona.