JAKARTA, iNews.id - Satu perusahaan besar penyedia layanan Over The Top (OTT) berskala internasional akan menjadi pelopor dalam membayar pajak. Hal ini bisa dijadikan contoh untuk perusahaan-perusahaan OTT lainnya untuk segera membayar pajak.
"Ada OTT internasional besar yang sudah mulai memproses pembayaran pajak. Itu akan kita jadikan contoh sebagai kebijakan. Jadi kalau yang besar ini bisa kenapa yang lain tidak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Saat ini perusahaan tersebut masih memproses pembayaran pajaknya dan rencananya akan selesai pada kuartal pertama tahun 2018. Namun, ia masih belum bisa membocorkan nama perusahaan tersebut dan berapa besaran pajak yang dibayar karena masih harus dirahasiakan sesuai yang diatur dalam undang-undang.
"Hanya saya belum bisa disclose, apalagi angkanya kalau angka kan ada UU perpajakan, rahasia. Hanya mungkin sebentar lagi lah saya ini, mungkin kuartal satu ini sudah pastilah," ucapnya.
Sebelumnya, Kemkominfo telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT). Surat Edaran tersebut berisi bahwa Kemkominfo memastikan seluruh penyedia layanan OTT harus membayar pajak tak terkecuali OTT Asing.