JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan konvensional.
"Inklusi syariah men penurunan menjadi 9,1 persen dari 11,1 persen. Sementara literasi syariah mengalami kenaikan sedikit dari 8,11 persen menjadi 8,93 persen," ujar Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianti Puji Rahayu saat webinar di Jakarta, Jumat (9/10/2020).
OJK memiliki sebaran map di mana terlihat beberapa provinsi yang masih mempunyai literasi dan keuangan syariah di bawah rata-rata, contohnya Maluku, papua, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah serta Bali.
Sementara DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Banten memiliki inklusi dan literasi keuangan syariah di atas rata rata. "Karena itu, untuk mendorong indeks literasi dan keuangan syariah ada beberapa strategi yang ditetapkan OJK antara lain harus membiasakan diri menabung sejak dini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi," katanya.
Puji menuturkan sudah ada POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen atau masyarakat. POJK tersebut menyebut pelaku jasa keuangan harus mengedukasi masyarakat atau konsumen minimal satu kali dalam setahun.
Peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk atau layanan jasa keuangan serta ketersediaan produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen atau masyarakat.
"Literasi dan keuangan syariah harus berdampingan. Kalau literasi tinggi dan inklusi rendah ya tidak ada multiplayer efeknya. Begitu juga sebaliknya," ujar Puji.