JAKARTA, iNews.id - Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menembus Rp5.271 triliun hingga September 2018. Pemerintah mendorong BUMN untuk melakukan diversifikasi pendanaan demi mengurangi risiko.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, pemerintah selalu memantau kondisi keuangan BUMN, termasuk aksi-aksi korporasi yang mencari pendanaan.
"Bentuk nyata monitoring di antaranya adalah dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) setiap perusahaan," kata Aloy di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Dia mengatakan, pemerintah terus mendorong BUMN melakukan inovasi dalam mencari pendanaan. Jika banyak BUMN sebelumnya yang mengandalkan utang perbankan, maka didorong dari utang selain perbankan.
"Selain itu, juga yang sifatnya quasi ekuitas, sehingga selain mendapatkan dana segar sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN," kata dia.