JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mulai Januari ini akan melakukan upaya padat karya tunai (cash for work) untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Adapun yang menjadi sasaran adalah desa yang baru saja mengalami bencana, terjadi konflik, atau teridentifikasi masalah pangan seperti stunting (balita dengan tinggi badan lebih pendek dari ukuran normal).
Cash for work ini pendanaannya bersumber dari dana desa, APBN, dan APBD. Indikator keberhasilan cash for work ini adalah proyek pembangunan daerahnya selesai tepat waktu, dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
"Mulai Januari ini akan dilakukan cash for work untuk perbaiki masyarakat berpenghasilan rendah di desa, menurunkan stunting, kurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Cash for work merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk ekonomi produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya upaya ini, pendanaan pembangunan daerah akan kembali ke masyarakat setempat sebanyak 30 persen dalam bentuk upah.
"Kita ingin dalam pembangunan tidak pakai kontraktor tapi dari warga desa sendiri. Kita tetap jaga kualitas bangunan tapi pakai alat dan tenaga yang ada di desa tersebut," ucapnya.