JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons sejumlah gubernur atau kepala daerah yang menetapkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Hingga saat ini, tercatat sudah ada lima provinsi yang mengumumkan adanya kenaikan UMP.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan, meski keputusan kelima pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya mengapresiasi langkah tersebut. Namun, Haiyani menyebutkan keputusan kenaikan UMP 2021 jangan sebatas selembar kertas.
"Saya kira sesuatu yang patut kita apresiasi karena Gubernur sangat tahu kondisinya. Kami berharap itu tidak hanya surat keputusan, tapi pada pelaksanaannya juga," ujar Haiyani saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Untuk DKI Jakarta, Haiyani mencontohkan bila data Pemprov DKI mencatat ada 1.000 perusahaan yang tidak terdampak, maka implementasi kenaikan UMP 2021 harus dilakukan secara menyeluruh. Gubernur Anies Baswedan harus melakukan pengawasan ketat agar keputusan dipatuhi manajemen perseroan yang dinilai tidak terdampak pandemi Covid-19.
"Kalau dalam pelaksanaannya betul-betul memperhatikan sektor itu apakah semuanya. Ada 1.000 perusahaan di sektor itu, kita berharap kalau diterapkan di 1.000 perusahaan itu harus mengikuti dan mematuhi. Jadi pada tataran dan implementasinya sangat diperhatikan," katanya.