JAKARTA, iNews.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Omnibus Law tersebut diyakini tak akan menghilangkan hak-hak bagi pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan RUU Ciptaker ini sangat membantu para pekerja. Misalnya, cuti haid dan hamil yang masih mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Undang-undang Cipta Kerja ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Negara hadir untuk pekerja," ujar Airlangga Hartato di Gedung DPR, Senin (5/10/2020)
Airlangga menuturkan, UU Ciptaker juga mengatur penyesuaian jam kerja. Uang pesangon bagi pekerja yang telah habis kontrak akan diberikan.
"Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital atau tidak," tuturnya.
Dia menambahkan Dalam UU Ciptaker, alih daya dianggap sebagai bentuk hubungan bisnis. Dengan begitu, pelaku usaha wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik yang berstatus kontrak maupun tetap.