"Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," ujarnya.
Pada tahapan awal, pemerintah akan mengeluarkan dana besar untuk belanja barang. Sedangkan pada tahap setelah 2025, akan ada tambahan pada belanja pegawai. Sementara itu, dia juga memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas pemerintah.
"Artinya 2022-2024, penanganan Covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3 persen mulai 2023 semuanya tetap terjaga," tuturnya.