JAKARTA, iNews.id – Kebijakan pemerintah yang membuka keran impor bahan pangan dengan dalih kestabilan harga berpotensi membuka celah penyimpangan. Respons kebijakan semacam ini akan dimanfaatkan pemburu rente (rent seeker) untuk mendulang untung dengan menguasai rantai pasok bahan pangan.
"Pemburu rente ini timbul akibat kondisi pasar tidak stabil atau market failure. Kemudian, merekalah yang menguasai rantai pasok atau supply chain dari komoditas itu," kata Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman di Kantor PT Indefera, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Menurut dia, rendahnya validitas data membuat pemburu rente merajalela. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil menemukan sembilan tata niaga impor pangan yang bermasalah akibat minimnya koordinasi, integrasi data lintas kementerian, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Pemburu rente ini para pengusaha yang notabenenya orang-orang yang sangat paham di mana peluang untuk melakukan impor tanpa menganggu pasar. Dalam arti tanpa mengubah regulasi. Karena pemburu rente kita klaim itu siapa saja sangat sulit. Kalau sudah terjadi seperti itu, regulasi ini sangat sulit diubah," tuturnya.
Rizal menambahkan, perbedaan data yang kerap muncul memang berkaitan dengan obrservasi riil di lapangan. Masih banyak institusi yang tidak melakukan survei ke pasar sehingga data yang ada tidak akurat.