Dalam proses transformasi BUMN, Kementerian BUMN selaku pemegang saham telah menetapkan lima fondasi, yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia (SDM).
“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” ujar Erick.
Dia pun mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN. Meski begitu, kontribusi BUMN ke negara mencapai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.
BUMN juga mampu melejitkan laba hingga 365 persen menjadi Rp26 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp6 triliun. Namun capaian ini belum optimal jika melihat aset yang dimiliki BUMN yang di atas Rp9.000 triliun. Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetap hanya 11 BUMN.
"Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik," ucap Erick.
Contohnya PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO).