JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang program infrastruktur selama 2020-2024. Program ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp2.000 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran dana itu tak bisa disiapkan karena pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa mengucurkan hingga Rp650 triliun selama lima tahun ke depan. Oleh karenanya, dia membutuhkan bantuan dari swasta.
"Ini totalnya kita hitung sekitar Rp2.000 triliun yang dibutuhkan tapi APBN kan kita cuma Rp120 triliun sekitar itu (per tahun) jadi lima tahun kira-kira Rp620-650 triliun saja. Sisanya dari swasta melalui KPBU atau investasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Dia mengaku, proyek infrastruktur lima tahun ke depan ini akan lebih banyak porsinya untuk swasta dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat berbeda dengan lima tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang lebih dominan dilibatkan.
"Memang waktu kemarin lebih dominan BUMN, tapi yang lima tahun ke depan seperti putusan Presiden kami mengurangi. Pak Erick juga sama,l inginnya mengurangi dominasi BUMN sehingga kita lebih banyak ke swasta," ucapnya.