JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas utang pemerintah yang terus meningkat. Apalagi, kondisi pandemi virus corona (Covid-19) membuat pemerintah kembali memperoleh pembiayaan dari utang.
"Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) tetap dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (global)," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). "BI telah memberikan dukungan melalui pembelian SBN di pasar perdana dan berperan sebagai backstop/last resort. Selain itu, koordinasi pemerintah dengan BI juga dilanjutkan melalui kesepakatan berbagi beban (burden sharing) yang bersifat one-off," ujar Sri Mulyani.
Dalam penerbitan SBN di dalam negeri untuk tahun 2021, pemerintah akan merumuskan kesepakatan bersama BI dengan tetap menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter.
"Kami juga sependapat dengan pandangan F-Partai Golkar, F-PKB, dan F-PKS terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal dan dukungan pembiayaan nonutang, dengan mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun sebagai pembiayaan lain-lain dalam APBN Tahun 2020," tuturnya.