"Dengan meningkatkan porsi penerbitan SBN berdenominasi rupiah, pemerintah terus melakukan upaya pendalaman pasar dalam negeri," tulis Kemenkeu.
Selain SBN, pemerintah juga memiliki utang dalam bentuk pinjaman (loan) sebesar Rp790,47 triliun. Pinjaman luar negeri mendominasi sebesar Rp783,33 triliun sementara pinjaman dalam negeri Rp7,13 triliun.
Kenaikan utang pemerintah pada, kata Menkeu, akibat realisasi SBN pada Februari 2019 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selain karena strategi front loading (penarikan utang di awal tahun), juga ada refinancing utang yang jatuh tempo pada 2019.
"Penerbitan SBN yang cukup tinggi di awal tahun 2019 juga dilakukan untuk memperkuat cadangan devisa, mengingat cadangan devisa awal tahun 2019 menurun," kata Kemenkeu.
Pemerintah memastikan posisi utang tersebut masih aman dan terkendali. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Februari 2019 sebesar 30,33 persen.
"Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan melalui utang memiliki biaya dan risiko, untuk itu pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola utang secara hati-hati (pruden) dan akuntabel," tulis Kemenkeu.