JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp6 triliun untuk membiayai kenaikan gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan.
“Kalau enggak salah sekitar Rp5-6 triliun dari pemerintah pusat. Soalnya yang daerah kan masuk APBN dan APBD itu dari DAU (dana alokasi umum), plus pensiun itu biasanya tanggung jawab pusat,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani di Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Jumlah tersebut belum termasuk belanja pegawai yang biasanya mencapai ratusan triliun dalam APBN. Untuk ASN daerah, dia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera mempersiapkannya dalam APBD karena sudah dianggarkan dalam DAU. “Disarankan untuk segera dipenuhi, soalnya mereka buat tukin (tunjangan kinerja) beda-beda,” katanya.
Askolani menyebut, kenaikan gaji tersebut untuk membantu saat ASN nantinya sudah pensiun. Pasalnya, pensiunan ASN saat ini menerima take home pay (THP) yang sangat kecil karena gaji pokok yang tidak seberapa.
"Kalau gaji pokok itu naik itu akan membantu kalau dia pensiun. Kita harus melihatnya jangka menengah jangka panjang," ujarnya.