JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 1 Maret 2019 telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp868 miliar untuk 9.115 unit rumah.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan, selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat.
"Kami lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali," kata Budi Hartono dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2019).
Menurut dia, hal tersebut juga untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekedar investasi. Selanjutnya, Budi menambahkan bahwa dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan tersebut diinformasikan ke Bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi.
"Kami tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspons juga kita minta agar bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial," ujarnya.