JAKARTA, iNews.id - Untuk memulihkan ekonomi perlu kerja besar dan terintegrasi. Aturan yang kompak dan menyeluruh dinilai bisa mencerahkan iklim investasi.
Investasi perlu didorong lebih cepat sehingga dampak langsungnya ada pada serapan tenaga kerja. “Jika kita lihat pertumbuhan di 2020, semua komponen PDB (produk domestik bruto), konsumsi, investasi, ekspor, semuanya negatif, hanya pemerintah yang positif. Maka kita harus dorong investasi sekencang-kencangnya, itulah faktor pentingnya dari Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga dapat membuka banyak usaha baru, menarik tenaga kerja sehingga recovery kita dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi yang digelar secara virtual, Selasa (06/10/2020).
Selain percepatan pemulihan ekonomi lewat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pengendalian dalam penanganan wabah Covid-19 terus menerus dilakukan. Kacaribu mengatakan, jika masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, aktivitas ekonomi yang bertambah selalu disertai kasus positif yang bertambah juga.
“Eskalasi kasus Covid-19 berpotensi mendorong penerapan PSBB di berbagai wilayah sehingga proses pemulihan ekonomi akan semakin lambat,” tuturnya.
Dukungan pemerintah yang ekspansif pada penguatan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat terealisasi dengan baik sampai akhir tahun ini. “Program PEN diharapkan dapat mendorong tren pertumbuhan ekonomi Indonesia agar berada di teritori positif di kuartal keempat dan seterusnya,” katanya.
Kacaribu juga memaparkan, pengeluaran pemerintah saat ini sudah on track. Realisasi PEN juga sudah cukup menggembirakan dengan serapan 45,5 persen. Percepatan serapan ini diharapkan terus berjalan hingga akhir tahun.
Program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan komponen program paling besar dalam PEN dengan pagu Rp203 triliun. World Bank melakukan survei bahwa sejak Mei 2020 sampai Agustus 2020, 90 persen target penerima manfaat telah menerima sejumlah program bantuan. Responden dalam survei ini dapat memilih paling banyak dua jenis bantuan.