JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun. Angka ini setara 81,9 persen dari pagu.
"Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun atau setara 94,5 persen dari APBN," kata dia dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Belanja ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
"Sampai dengan akhir tahun, masih akan terdapat realisasi belanja atas proyek K/L yang sudah selesai dan dibayarkan sesuai kualitas," ucap eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp894,3 triliun atau setara 71,8 persen dari APBN. Ini terdiri atas realisasi subsidi pupuk, Kartu Prakerja, serta pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik). Realisasi non K/.L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di bulan Desember.
"Pembayaran subsidi, selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga membuat BUMN lebih sehat dan dapat berkontribusi bagi negara secara optimal," tutur dia.