JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) bertujuan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dia menyebutkan sejumlah regulasi dan prosedur dipangkas untuk semakin mempermudah masyarakat.
Salah satunya adalah izin kapal nelayan yang ke depan hanya cukup ke unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP,” ujarnya di Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).
“Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP,” katanya.
Jokowi menyebut UU Ciptaker mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari penyederhanaan izin dan menggunakan sistem elektronik
“Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan,” ujarnya.