"Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan," ungkap Suminto.
Secara rinci, total utang per akhir Juni 2025 yang sebesar Rp9.138,05 triliun tersebut terdiri atas pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Pinjaman luar negeri mendominasi dengan Rp1.108,17 triliun, sementara pinjaman dalam negeri sebesar Rp49,01 triliun.
Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.980,87 triliun. Penerbitan SBN berdenominasi rupiah mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valuta asing sebesar Rp1.496,75 triliun.
"Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980 triliun," ujar Suminto.
Dalam kesempatan yang sama, Suminto mengumumkan perubahan kebijakan terkait penerbitan data utang pemerintah ke publik. Pemerintah akan merilis data utang per kuartal (tiga bulanan), tidak lagi bulanan.
Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kredibilitas statistik. Alasannya, rilis data per kuartal akan disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang juga dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap kuartal.
"Supaya statistiknya lebih kredibel, agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan realisasi nanti debt to GDP ratio setiap 3 bulan," ungkap Suminto.