Dia menyebut, pembangunan ibu kota baru tidak akan melibatkan anggaran negara. Nantinya, swasta akan membangun area perumahan dan perkantoran sehingga pemerintah tinggal menyewa saja untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak?," katanya.
Ketua Umum PPP itu menambahkan, rencana ibu kota baru perlu dilanjutkan karena memberikan dampak berganda terhadap ekonomi nasional. Dia memperkirakan pembangunan setidaknya akan menyerap 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
"Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," ucapnya.