Wapres menuturkan pemerintah di berbagai belahan dunia kesulitan karena warganya masih mengakses keempat perusahaan itu dalam keseharian mereka. "Karena itu kemudian mereka kaya raya dan jadi nomor satu di dunia," ujar Jusuf Kalla.
Oleh karena itu Wapres berpendapat soal pajak digital adalah peraturan dunia, bukan hanya peraturan di Indonesia yang dibuat untuk memaksa keempat perusahaan itu membayar pajak sesuai dengan pendapatan mereka.
"Karena teknologi itu kan lintas negara dan di dunia maya, bagaimana memajakkan dunia maya? Itu yang masih menjadi masalah," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan keempat perusahaan itu baru mau melaksanakan kewajibannya apabila ada kesepakatan di dunia, tidak hanya kesepakatan hukum di Indonesia saja.
"Sampai sekarang juga teknologi untuk menyuruh mereka bayar pajak itu masih belum ketemu," ujar Jusuf Kalla.