Kemenkeu Kembangkan Platform Pembayaran Pemerintah, Belanja APBN Jadi Mudah

Advenia Elisabeth
Ilustrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

"Mudah-mudahan dengan desain sistem baru ini, layanan kepada satker, penerima manfaat, mitra kerja kerja seperti PLN dan Telkom menjadi makin baik," ujar Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb, Agung Yulianta, dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, melalui sistem PPP, DJPb dapat memiliki data yang komprehensif untuk melihat semua transaksi, dan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam pengambilan kebijakan.

"Ini adalah miniatur. Setelah ini, akan hadir layanan baru DJPb dalam hal pengelolaan data yakni data analytics," ujar Agung.

Editor : Jeanny Aipassa
Artikel Terkait
8 hari lalu

Kemenkeu Targetkan Uji Tuntas Utang Whoosh Rampung Desember 2026

9 hari lalu

Kemenkeu Pastikan Anggaran untuk Gaji 158.000 CPNS Tersedia, Seleksi Berlangsung hingga 2027

9 hari lalu

Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp267,2 Triliun per Oktober 2026, 79,5 Persen dari Target

19 hari lalu

Airlangga Buka Suara soal Pajak Digital per 9 November, Bakal Dibahas Lagi dengan Kemenkeu

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal