JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut kenaikan tarif pajak pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen merupakan kewenangan pemerintah. Kenaikan PPN tersebut belakangan ini tengah menjadi pembahasan di masyarakat.
"Kita kembalikan kepada pemerintah karena undang-undang itu sepenuhnya sudah disetujui antara pemerintah dan DPR dan sekarang bola ada di pemerintah," ujar Misbakhun usai acara diskusi Fraksi Partai Golkar DPR RI bertajuk "Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi" di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Politikus Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait kenaikan PPN ke masyarakat. Dia memastikan tidak semua sektor pelayanan masyarakat akan dinaikan PPN-nya.
"PPN naik 12 persen itu masih ada sektor-sektor menurut saya yang tidak dikenakan PPN yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kebutuhan pokok masyarakat kan tidak dikenakan PPN. Nah ini yang masyarakat harus diberikan penjelasan," kata dia.
Misbakhun menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar di DPR menyerahkan keputusan terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen kepada pemerintah.