"Kami Partai Golkar ingin menyampaikan bahwa wilayah itu sepenuhnya ada di pemerintah. Karena undang-undang itu sudah disetujui," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen di 2025. Kenaikan PPN 12 persen akan tetap dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) meskipun di tengah penurunan daya beli dan pelemahan ekonomi.
“Sudah ada UU-nya kita perlu siapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa," ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR belum lama ini.