“Operasional seaplane di Indonesia mayoritas didominasi swasta dengan peran pemerintah yang masih terbatas pada sisi pemberian izin operasional pesawat apung namun tidak mencakup pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bandara perairan,” kata Suharso.
Dalam kunjungan ke Boeing, terdapat dua poin diskusi yang dibahas. Pertama, komitmen untuk memenuhi permintaan Indonesia dalam setiap pembelian pesawat tempur militer sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maupun pembelian pesawat komersial berupa offset dan transfer teknologi.
Kedua, mendorong pengembangan Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) oleh industri dirgantara nasional sebagai kemitraan dengan Boeing. Sesuai Visi 2045, kedirgantaraan dikembangkan melalui ekosistem industri kedirgantaraan Indonesia yang kondusif dan berdaya saing. Indonesia menargetkan menjadi produsen pesawat terbang tipe turboprop kapasitas <100 kursi dengan teknologi terkini.
Pada komponen dan rantai pasok, pemerintah menargetkan peningkatan 2 kali nilai TKDN komponen pesawat terbang. MRO dan jasa purnajual mencapai daya serap layanan jasa MRO untuk pesawat yang beroperasi di Indonesia sebesar USD 2 miliar.
Jasa penerbangan dan kebandarudaraan menghubungkan 263 kota di Indonesia dan 135 kota di luar negeri dengan standar keselamatan dan layanan tinggi, serta mampu melayani peningkatan lalu lintas pesawat, penumpang, dan kargo 3-4 kali.