Namun Wapres menilai program-program penanganan kemiskinan ekstrem di kelima kabupaten di Maluku itu, belum dapat diterima secara optimal oleh masyarakat miskin.
Terkait dengan itu, Maruf Amin meminta kementerian/lembaga segera merealisasikan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang masuk pagu Tahun 2021.
“Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut,” ujar Wapres.
Dia pun mengapresiasi program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem. Diantaranya Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa”
“Saya memandang program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya,” tutur Maruf Amin.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa di sisa waktu tiga bulan tahun 2021, pemerintah memberikan program tambahan yakni Program Sembako dan BLT-Desa. Dia pun meminta agar perbaikan data penerima manfaat terus diperbaiki.
“Untuk program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa,” ungkap Maruf Amin.