Tak hanya bos-bos perseroan saja, Aria Bima menyebut staf atau karyawan BUMN juga dilarang berpolitik praktis dengan melibatkan diri ke dalam aksi konsolidasi masa. Larangan lain berupa belanja BUMN yang dialokasikan untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Termasuk, pemilihan legislatif dan kepala daerah.
“Jangan BUMN dilibatkan bagian dalam mobilisasi, dukungan, dan lain-lain sebagainya, juga urusan staf dan karyawan BUMN dan juga belanja BUMN jangan diarahkan menyangkut masalah pilpres, pileg, dan pilkada juga," ujar Aria Bima.
Hal itu, lanjutnya, juga merupakan bentuk tanggung-jawab seluruh unsur pemerintah, baik Aparat Sipil Negara (ASN) hingga pejabat BUMN dalam menjaga demokrasi dan jalannya pemilu yang netral.
“Kan kita pengen aparat negara, termasuk badan usaha milik negara, TNI, Polri, ASN netral, ya kalau mau aktif di politik, caleg atau calon kepala daerah atau timses ya mundur, itu sudah ada aturannya,” tutur Bima.