Jumlah 133,56 juta angkatan kerja ini, 126,51 juta sudah bekerja sedangkan sisanya yakni 7,05 juta sebagai pengangguran. Dari mereka yang sudah bekerja, 89,96 juta pekerja penuh, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 8,14 juta setengan penganggur sehingga jika ditotal ada sekitar 45,84 juta total angkatan kerja yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tapi tidak penuh.
“UU ini dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi saat ini dan kita ingin keluar dari jebakan negara berpengasilan menengah,” katanya.
Selain itu, lanjut Ida, UU Cipta Kerja ini juga merupakan instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. Sekaligus juga UU tersebut bisa selaras dengan pemberantasan korupsi dan juga pungli yang kerap terjadi.
“UU ini instrumen untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. UU ini juga selaras dengan pemberantasan korupsi karena dengan memangkas pada sistem elektronik maka pungutan liar dihilangkan,” katanya.