“Prinsipnya adalah ASN tidak boleh berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria. Jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, mohon maaf tidak bisa,” ujar Tjahjo Kumolo.
Sebelumnya Tjahjo mengungkapkan bahwa banyak PNS yang gagal menjadi eselon I saat sidang Tim Penilai Akhir (TPA) karena kelakuan pasangannya.
“Ini bikin saya stres, dua tahun MenPANRB dalam sidang TPA, hampir di atas 16 calon eselon I yang sudah hebat, professor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi eselon I gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya,” tutur Tjahjo Kumolo.
Dia mengatakan bahwa banyak pasangan PNS yang sering membuka media sosial milik tokoh-tokoh radikal dan terorisme.
“Istrinya kalau malam kerjanya buka medsos tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris. Gagal. Pokoknya yang berbau radikalisme terorisme itu ancaman bangsa,” ujarnya.