Penetapan kerangka kebijakan tersebut mulai dari Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024, hingga Program Strategis Nasional tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit yang besar juga perlu untuk terus diiringi dengan sustainability atau keberlanjutannya bagi lingkungan dan masyarakat luas agar sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga menyampaikan pesan kepada Pemerintah Daerah agar terus mengawal keberlanjutan investasi industri kelapa sawit sekaligus memberikan kepastian hukum berusaha, mendorong pelaksanaan program PSR, menjaga kemitraan antara perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar, memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, serta mempromosikan industri sawit di daerahnya agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gunernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Umum GAPKI, Ketua Cabang GAPKI seluruh Indonesia, serta Ketua Asosiasi Petani Perkebunan.